Setting Sosial-Budaya Yang Melatarbelakangi Kesuksesan Mahfud MD

RumahHukum.id Mohammad Mahfud sejak kecil telah belajar pendidikan dari surau dan madrasah di desa Waru kampung halaman ayahnya. Di surau dan madrasah inilah Mahfud mulai belajar agama Islam secara intens. Saat menginjak usia 7 tahun Mahfud dimasukkan ke Sekolah Dasar Waru. Waktu belajar Mahfud terbagi menjadi 3 bagian, pagi (belajar di sekolah), sore (belajar di madrasah), dan malam (belajar di surau).

Mahmodin ayahnya Mahfud giat dan rajin sowan kepada kyai-kyai di pesantren. Tanpa terkecuali saat itu sowan kepada Kyai Mardhiyan selaku pengasuh pondok Pesantren Somber Laga. Maksud hati ayahnya ingin menitipkan Mahfud belajar di Pondok Pesantren tersebut. Diterima dengan baik dan Kyai Mardhiyan menyarankan Mahfud untuk pindah dari SD Waru ke SD Tegangsar Laok agar lebih dekat.

Pindahlah Mahfud dari SD Waru ke SD Tegangsar Laok. Terhitung saat Mahfud pindah ke SD Tegangsar Laok, dirinya masih menginjak kelas 5. SD Tegangsar Laok merupakan unit yang satu dengan Pesantren Somber Laga. Pesantren Somber Laga adalah pesantren salaf yang diasuh Kyai Mardhiyan. Termasuk sebagai kyai karismatik jebolan pondok Pesantren Temporejo atau Temporan.

Pondok Pesantren Somber Laga sangat terkenal di kalangan masyarakat Pamekasan. Nama unik Somber Laga, konon diambil dari cerita nenek moyang terdahulu. Dahulu di tempat tersebut terdapat sumber mata air yang diperebutkan oleh para pendekar atau petarung. Nyawa pun dipertaruhkan agar dapat menguasai sumber mata air tersebut. Namun datanglah seorang kyai karismatik yang melerai mereka, dan para pendekar patuh kepada kyai. Akhirnya tempat itu dinamakan Somber Laga oleh kyai karismatik itu.

Selepas lulus SD, Mahfud disarankan oleh gurunya Pak Mat Kalami untuk melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama (PGA). Meskipun saat itu Mahfud lebih berminat memilih masuk ke SMP favorit ketimbang sekolah PGA. Masuklah Mahfud ke sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Mahfud mulai banyak belajar menekuni pelajaran formal maupun Islam. Usai menempuh Pendidikan Guru Agama (PGA) selama 4 tahun, Mahfud bersama kedua temannya diterima masuk Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta.

Kabar gembira dengan diterimanya Mahfud masuk Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dibagikan kepada keluarganya di rumah Pamekasan. PHIN sendiri didirikan atas inisiatif Menteri Agama saat itu KH.Wahid Hasyim yang merasa kurangnya tenaga Hakim. Awal berdiri, sekolah ini diberinama SGHI (Sekolah Guru dan Hakim Islam) kemudian diganti SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama), dan barulah diganti lagi menjadi PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri). Materi yang disiapkan oleh sekolah meliputi materi Hukum Islam. Hukum pidana, hukum perdata, politik hukum, pengantar ilmu hukum dan materi dasar lainnya.

Setamat dari pendidikan PHIN, Mahfud melanjutkan perjalanan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan merangkap jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM). Alasan Mahfud mengambil dua jurusan sekaligus tidak lain karena ia merasa perlu mengembangkan pelajaran hukum yang dapat selama di sekolah PHIN. Perlu mengembangkan kapasitas dia dalam memahami bahasa Arab, Mahfud paham bahwa kemampuan untuk menjadi seorang Hakim harus seimbang antara pengetahuan Hukum dan bahasa Arab.

Hasrat Mahfud untuk selalu belajar semakin bergairah semenjak menjadi mahasiswa. Mahfud pun mulai aktif dalam organisasi Pers, seperti majalah Muhibbah. Majalah Muhibbah menjadi lembaga pers mahasiswa yang ditakuti pemerintah, karena selalu menyuarakan kekritisan terhadap kebijakan pemerintah. Kebetulan majalah Muhibbah membuka pendaftaran anggota baru, dan hal itu menarik perhatian Mahfud. Tetapi syarat mengharuskan setiap calon anggota harus memiliki karya yang telah terbit di media massa.

Dengan sigap Mahfud segera menggarap sebuah tulisan yang hendak ia kirimkan ke salah satu media massa. Karya yang Mahfud kirimkan berjudul “Menyongsong UU Pemilu”. Beruntung saat itu juga, karya Mahfud terbit di media massa. Karya tersebut kemudian disertakan sebagai syarat dalam penerimaan anggota baru majalah Muhibbah. Diterimalah Mahfud sebagai salah satu anggota potensial di lembaga pers mahasiswa Muhibbah.

Seiring berjalan waktu, Mahfud mulai belajar banyak terkait tulis menulis dan apa yang dipikirkan Mahfud semakin berbobot. Hingga akhirnya Mahfud dipercayakan sebagai pimpinan di majalah Muhibbah. Baru sejenak memimpin, majalah yang dipimpin Mahfud kembali dibredel oleh pemerintah orde baru. Pemerintah menuding bahwa lembaga pers yang dipimpin Mahfud melenceng dari fungsinya sebagai majalah mahasiswa. Ditegur dan dibredel tidak membuat Mahfud bungkam sepenuhnya.

Malah membuat Mahfud berhasrat untuk terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya. Tepat saat itu majalah Muhibbah menerbitkan tulisan berjudul “Bola Salju dari Jogja”. Dari judul memang tidak kontroversial, tetapi dari isi jelas mengundang kontroversi. Tulisan tersebut menyinggung sidang Umum MPR dalam pemilihan Presiden. Terkhususkan menyarankan agar SU MPR 1983 itu segera menggantikan Presiden Soeharto dengan Sultan Hamengkubuwono IX.

Tulisan yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah membuat majalah Muhibbah kembali lagi dibredel. Melalui surat pembredelan yang ditandatangani Menteri Penerangan Ali Moertopo dan ditujukan kepada Mahfud selaku Pimred Majalah Muhibbah. Selain mendapat surat pembredelan, Mahfud mendapatkan surat dari Kejaksanaan Negeri yang melarang beredarnya majalah Muhibbah dan sekaligus menyuruh Mahfud menghadap ke kejaksanan.

Setahun setelah menikah, Mahfud menjalani tahun 1983 dengan penuh kesibukan bersama Yatie. Menjelang sidang umum MPR, majalah Muhibbah yang ia pimpin dibredel oleh Ali Moertopo. Tahun itu pula Mahfud menyelesaikan skripsinya dan ia wisuda pada November 1983. Menapak jalan selanjutnya, pada tahun itu pula Mahfud mencoba peruntungan menjadi asisten Dosen bernama Pak Marbun yang menekuni bidang matakuliah Hukum Tata Negara.

Berawal memulai karis akademis sebagai Asisten Dosen, setahun kemudian Mahfud mendapatkan SK (Surat Keputusan) sebagai Dosen di UII dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama mengajar Mahfud mulai merasakan kegelisahan terkait kondisi hukum di Indonesia. Menurutnya penyebab hukum tidak jalan karena ada kekuasaan di luar hukum yang membuat hukum menjadi kerdil. Atas dasar itu, Mahfud mengambil Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menekuni pendidikan S2 di UGM tidak membuat Mahfud mengeluh dengan sekelumit aktivitas sebagai Dosen dan mahasiswa. Karir Mahfud pun semakin menanjak dan ia dipercayai sebagai Sekretaris Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UII (Tahun 1986). Selama menekuni pekerjaan dan pendidikan S2-nya, Mahfud telah banyak diperhitungkan oleh civitas akademik UII saat itu. Terbukti pada tahun 1988 Mahfud dipasrahi jabatan sebagai Pembantu Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum UII.

Kebahagiaan tiada tara pun dirasakan oleh Mahfud pada tahun 1989. Pendidikan S2 Ilmu Politik ia selesaikan dan mendapat kabar gembira mengenai kelahiran anak keduanya. Sekalipun bahagia menyelesaikan pendidikan S2-nya, Mahfud masih merasakan kegelisahan antara posisi politik dan hukum di Indonesia. Setelah merenung dan berdiskusi dengan kawan lamanya Minhaji. Pada tahun 1990 Mahfud melanjutkan pendidikan doktor (S3) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara di UGM. Perkembangan karirnya pun semakin menanjak, pada tahun tersebut pula Mahfud dipercaya mengisi jabatan sebagai asisten Pembantu Rektor I.

Mahfud akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan doktor (S3) pada bulan April tahun 1993. Mengajukan Disertasi yang berjudul “Politik Hukum”. Disertasi inilah yang menjadi karya fenomenal bagi Mahfud, karena dikerjakan dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Lebih awal dari waktu umum pengerjaan disertasi yang mencapai 5 tahun. Kajian dalam disertasi Mahfud memadukan antara ilmu hukum dan ilmu politik. Mahfud menganggap bahwa penerapan Hukum selama ini belum optimal, dikarenakan selalu saja disetir oleh kekuasaan politik.

Alhasil, berangkat dari kegelisahan pribadi yang melihat adanya ketimpangan antara hukum dan politik. Pada tahun 1994 Mahfud menyarankan ilmu politik hukum dimasukan dalam program mata kuliah fakultas Hukum. Melalui SK Dirjen Dikti tentang Kurikulum Minimal, mata kuliah ilmu politik hukum resmi dimasukan dalam fakultas Hukum. Namun penerapannya terjadi secara bertahap, dimulai pada tahun 1994 menjadi mata kuliah resmi mahasiswa S2 dan dua tahun kemudian mata kuliah resmi mahasiswa S3 serta mata kuliah pilihan bagi mahasiswa S1.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.