Dekati Pengguna Narkoba Sebagai Orang Yang Sakit Sekaligus Sebagai Korban

rumahhukum.id – Pengguna narkoba merupakan korban, ini merupakan salah satu prinsip Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam menjalankan tugas. Para korban harus mendapatkan rehabilitasi dan pelayanan yang layak agar bisa kembali ke jalan yang benar.

Sebenarnya BNN sebagai lembaga negara juga harus menerapkan konsepsi servis kepada para “customer”nya. Mereka tak lain adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang menjadi korban obat-obat terlarang sebagai customer primer yang harus dilayani. Disisi lain sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia, baik dalam bidang pencegahan dan pemberantasan peyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari sini BNN memiliki kewajiban untuk memberikan servis kepada masyarakat yang dibagi menjadi menjadi tiga bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang rehabilitasi.

Dalam bidang pencegahan narkoba, harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, publikasi, serta kampanye terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, agar masyarakat selalu waspada akan bahaya narkoba tersebut. Disisi lain ini semua sudah menjadi program tersendiri dari BNN, tetapi juga melayani permintaan sosialisasi dan penyuluhan dari masyarakat.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan adalah membentuk pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hal ini dilakukan agar masyarakat di daerah rawan tersebut mempunyai kegiatan positif dan memiliki profesi dan keahlian lain yang berdaya jual tinggi sehingga tidak tergiur dalam bisnis narkoba dan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan dalam bidang rahabilitasi, BNN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan pelayanan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya menerima “pasien” tetapi juga melakukan penjangkauan terhadap pecandu narkoba yang berada di pelosok tanah air. Disisi lain BNN juga memiliki Balai Laboratorium Uji Narkoba yang siap melayani masyarakat yang ingin melakukan tes Narkoba.

Hal di atas ini nerupakan servis besar yang harus dilakukan oleh BNN, yang mana para korban narkotika tersebut tidak diperlakukan sebagai pelaku criminal, tetapi harus diberlakukan sebagi korban yang harus mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi. Namun yang terjadi dilapangan tak jarang berselisih paham dengan aparat penegak hukum lainnya dalam hal kebijakan hukum terhadap para pecandu dan penyalah guna narkoba. Hal ini memang sering terjadi, tetapi para aparat penegak hukum lainnya juga tidak salah karena memang mereka sangat positivis dan resisten dengan alasan hukum pidana harus ditegakkan.

Namun dalam kenyataanya dalam aturan hukum korban penyalah guna narkotika juga terdapat perbedaan istilah sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain Pecandu Narkotika , Penyalah Guna, Korban penyalahgunaan, Mantan Pecandu Narkotika dan Pasien.

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127.

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri

Inilah yang banyak terjadi dilapangan, perbedaan pendapat dengan aparat penegak hukum lainnya, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di banyak negara, pihak yang paling menentang program rehabilitasi juga dari aparat penegak hukumnya. Sebab itu, perlu mengubah paradigma untuk mendekati para korban pengguna narkotika tersebut selain dari kacamata pidana. Disisi lain dari perbedaan pendapat tersebut terkadang pihak penegak hukum yang menginginkan para penyalah guna narkoba itu dijerat hukum seberat-beratnya agar jera dari perbuatan terlarang ini.

Memang sangat ironis sekali kalau kita melihat para korban penyalahguna narkoba, pasti akan mendapatkan jeratan hukum yang tinggi dan tak jarang mereka para korban yang mendapatkan rehabilitasi. Karena memang pola pikir terhadap korban adalah kriminalitas dan harus dijerat agar jera. Iya kalau penyalahguna narkoba adalah pengedar kelas kakap itu wajar, kalau mereka hanya pemakai biasa pastinya juga harus mendapatkan pelayanan yang sesuai agar mereka bisa hidup lebih baik lagi dan kembali sehat.

Seharusnya kita semua juga harus merubah paradigma bahwa pengguna narkoba itu adalah korban bukan pelaku kriminal, yang seharusnya kita perhatikan betul-betul dengan memberikan support hidup dan pelayanan yang layak agar mereka para korban pengguna narkoba bisa hidup lebih baik lagi dimasyarakat.

Sebagaimana keberhasilan yang diraih oleh negara tersebut maka harusnya Indonesia dapat berkaca bahwa penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum, BNN maupun Hakim menempatkan penyalah guna narkotika sebagai orang yang sakit sekaligus sebagai korban dari suatu tindak pidana yang harus di rehabilitasi sehingga fokus penegak hukum ke depan adalah menangkap pengedar yang merupakan pelaku kejahatan narkotika yang sebenarnya.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.