Upaya Hukum Jika Laporan Tidak Diproses Oleh Kepolisian

rumahhukum.id – Setiap orang yang merasa dirugikan akibat tindak pidana berhak untuk melaporkan kepada kepolisian sebagai korban. Misalnya ada seseorang yang dianiaya, maka orang tersebut berhak melakukan laporan ke kepolisian atas tindakan penganiyaan. Kepolisian wajib menerima dan memproses atas laporan dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009):

Pasal 1 ayat (3) Perkap 12/2009:

Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK

Pasal 9 Perkap 12/2009

SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.

Jadi laporan ditolak oleh kepolisian maka penolakan oleh polisi tersebut adalah melanggar ketentuan yang berlaku. Yang dilakukan oleh polisi seharusnya adalah memberikan STTL kepada pelapor dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikam apakah laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Jika tidak menemukan unsur pidana maka penyidik akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Jika Laporan Tidak Segera Diproses oleh Kepolisian

Kepolisian dalam hal ini penyidik wajib memproses atas laporan dugaan tindak pidana. Namun bagaimana jika laporan tersebut tidak segera diproses oleh penyidik atau penyidikan terlalu berlarut-larut (undue delay). Masyarakat diberi hak untuk mendapatkan informasi hasil penyidikan dan mengawasi proses penyidikan. Hak dan kewenangan tersebut dapat deroleh dari Surat Pemberitahuan Proses Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Jika upaya meminta SP2HP sudah dilakukan akan tetapi tidak diberikan atau penyidikan terlalu berlalut-larut dan tidak dijalankan secara professional maka upaya yang bisa dilakukan adalah melaporkan polisi yang bersangkutan ke bagian Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam) karena melanggar kode etik profesi polisi khususnya Pasal 10 huruf c dan e Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10 huruf c dan e berbunyi:

Setiap Anggota Polri wajib:

  1. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Selain itu pihak yang dirugikan juga dapat melakukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan tindakan maladministrasi oleh lembaga pelayanan publik dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.