Pencuri Korek Bisa Dipidana? Beginilah Jerat Hukum Bagi Pencuri Korek

rumahhukum.id

Mengingat Hukum Pidana adalah Hukum Yang Menyakitkan, Maka Dalam Penggunaannya Harus Dengan Hati-Hati.
-Prof. Soedarto, S.H-

Pada suatu hari Tono duduk bersama Toni di warung kopi dengan udud (rokok) kesukaanya anggap saja merek soerca. Setelah lama bercengkrama akhirnya mereka berdua saling pamit dari warung kopi, seraya sambil mereka mengemasi barang-barangnya. Setiba dikamar kosan tono baru sadar ternyata korek kesayangannya telah tiada, dugaannya kemungkinan besar dicuri. Tono pun mengecek melalui CCTV dan ternyata usut punya usut korek tersebut secara sengaja diambil oleh temanya secara diam-diam.

Dari kronologi diatas dapatkah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut adalah sebagai bentuk tindakan pencurian dan termasuk tindak pidana? Dan apakah dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian?

Nampaknya kalau urusan korek saja dipermasalahkan terlalu lebay kalau sampai masuk pada meja hijau. Namun yang perlu kita bahas dalam tulisan ini adalah, bagaimana hukum pidana itu dijalankan sebagai ultimum remidium, bagaimana hukum pidana dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan bagaimana hukum pidana memandang tindakan ini.

Pada dasarnya tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili serta merta karena melanggar ketentuan hukum pidana. Asas legalitas atau “nullum delictum noela pone sine praevia lege poenali” menjadi dasar bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Jadi tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili secara serta merta karena melanggar ketentuan hukum pidana.

Jika kita membahas perkara diatas dengan pendekatan berapa lama penjara untuk pelaku dengan kesalahan tindak pidana yang dilakukan, maka perkara diatas dapat dijatuhi hukuman sebagaimana berikut. Tindak Pidana Pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Perbuatan tersebut juga memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berkaitan dengan apa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Toni diatur dalam 364 KUHP yaitu:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Seiring dengan berkembangnya nilai mata uang, patokan nilai tersebut tidak dapat digunakan lagi. Nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Perpu 16/1960). Dalam Pasal 1 Perpu 16/1960 dikatakan bahwa kata-kata “vijfen twintie gulden” (diterjemahkan menjadi dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”. Kemudian ketentuan ini diubah lagi oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi kata-kata “dua ratus puluh lima rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Berdasarkan penelusuran kami, harga korek di minimarket dan toko klontongan berkisar Rp. 200.000 sampai Rp. 15.000. Ini berarti selama korek yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka pencurian korek tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. 364 KUHP.

Lebih lanjut dengan adanya penyesuaian denda dalam Perma No. 2/2012 maka diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (Nota Kesepakatan 2012).

Nota Kesepakatan 2012 tersebut menjelaskan bahwa satu hal yang penting diperhatikan adalah hukum pidana digunakan sebagai alat terakhir (ultimum remedium), yakni penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, jika memang nilai suatu barang yang dicuri dianggap kecil dan tidak seberapa, tidak seharusnya pencurian korek tersebut dibawa kerana pidana kecuali yang dicuri harga koreknya Rp. 5.000.000 karena terbuat dari lapisan emas atau koreknya satu truk sehingga lebih dari Rp. 2.500.000, maka pencuri dapat dijerat pidana dengan penjara selama 5 Tahun. Maka dapat disimpulkan kabar gembira bagi para pencuri korek bahwa pencurian korek tidak bisa dipidana dengan ancaman pidana selama lima tahun melainkan mengutamakan proses restorative justice.

Pengungkapan kasus pencurian korek diatas adalah sebuah analogi bahwa berjalanya hukum pidana tidak melulu berorientasi kepada pemenjaraan. Maka tak elok jika perkara kecil namun berujung pada meja persidangan dan pelaku masuk jeruji besi. Sesuai apa yang dikemukakan Prof. Sudarto bahwa “Mengingat Hukum Pidana adalah Hukum Yang Menyakitkan, Maka Dalam Penggunaannya Harus Dengan Hati-Hati.”

Secara ekstimis dikatakan oleh Hulsman bahwa “the criminal justice system as a social problem”. Kritiknya antara lain ditujukan kepada penerapan sanksi yang hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma.

Memahami restorative justice pastinya akan menemukan semangat lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada mengedapankan penerapan aturan/hukum yang mengedepankan pelaku dengan aparat pemerintah. Eddy O.S. Hariej dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip hukum pidana menyatakan bahwa aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, sehingga aliran modern dalam hukum pidana memiliki tiga pijakan, yaitu memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain dan ultimum remidium. Artinya penerapan hukum pidana adalah upaya terakhir dalam memberantas kejahatan. Peran aparat penegak hukum amatlah penting dalam hal ini. Jadi tidaklah elok jika permasalahan kecil yang merugikan  masyarakat dan berujung pada jeruji besi.

Tragedi pencurian korek diatas adalah contoh hal kecil yang sewajarnya tidak perlu sampai pemidanaan. Begitu juga tragedi maling ayam atau maling jemuran atau tindak pidana seperti pencemaran nama baik seharusnya juga mengedepankan ultimum remidium dengan pendekatan restorative justice.

Jika pernah mendengar pencuri sandal dipidana penjara lima tahun dan petani yang dipenjara akibat menanam dilahan perhutani dipenjara maka itu adalah contoh hukum pidana yang dijalankan secara asosial. Kembali pernyataan Prof. Sudarto bahwa mengingat hukum pidana adalah hukum yang menyakitkan, maka dalam penggunaannya harus dengan hati-hati agar tidak menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma sebagaimana yang dikemukakan oleh Hulsman. Maka hukum harus menjamin keadilan kepada masyarakat secara berimbang agar tidak menimbulkan kesenjangan hukum.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.