Langkah Hukum Untuk Menuntut Ganti Kerugian Akibat Salah Tangkap

rumahhukum.id – Perkara salah tangkap dan penahanan sewenang-wenang bukanlah cerita bau dalam dunia penegakan hukum pidana di Indonesia. Para korban salah tangkap dan penahanan sewenang-wenang tersebut harus merasakan ditangkap ditahan dituntut bahkan diadili atas perbuatan yang tak pernah mereka lakukan. Mereka juga harus menanggung derita dibalik jeruji besi, terpisah dari keluarga bahkan kehilangan pekerjaan, akibat kesewenang-wenangan dan ketidak profesonalan aparat penegak hukum. Bahkan yang lebih parah ada yang disiksa untuk mengakui hal yang tidak dia lakukan. Perbuatan ini sungguh merugikan bagi para korban dan menjadi catatan kelam dalam penegakan hukum di Indonesia.

Perbuatan tersebut sudah jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pertanyaanya bagaimana korban salah tangkap dan penahanan secara sewenang-wenang tersebut mendapatkan pemulihan haknya dang anti kerugian atas perlakuan yang mereka terima? Disinilah peran hukum dalam menjawab segala persoalan.

Tindakan-tindakan salah tangkap atau proses penyidikan yang melanggar hukum, apalagi disertai tindakan penyiksaan tentunya sangat merugikan bagi korban. Sebenarnya ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan praperadilan. Gugatan perbuatan melawan hukum bisa diajukan jika dalam proses penyidikan disertai dengan perbuatan melawan hukum seperti penyiksaan menimbulkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan. Putusan Mahkamag Agung nomor 2638 K/Pdt/2014 dapat dijadikan preseden bahwa penyidikan yang disertai dengan melawan hukum dapat digugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Selain itu upaya hukum melalui praperadilan juga dapat dijadikan mekanisme untuk melaakukan tuntutan gaanti kerugian salah tangkap atau proses penyidikan yang melanggar hukum. Ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHAP) Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP hanya bersifat umum yaitu perihal siapa yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, kemana tuntutan ganti rugi diajukan, dalam hal apa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, bentuk putusan ganti kerugian dan penunjukan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi. Adapun pasal 95 KUHAP mengatur sebagaimana berikut:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Lebih lanjut dalam pasal 95 ayat (5) diatur bahwa Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat mengikuti hukum acara praperadilan. Praperadilan dapat dijadikan sarana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugiaan akibat tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan juga tuntutan rehabilitaasi. Dalam hal ini praperadilan merupakan pengawasan horisontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya kadang melakukan tindakan bertentangan dengan undang-undang, sehinggaa dengan tindakan itu maka aparat penegak hukum dapat diperadilankan. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian adalah praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Adapun mekanisme tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan dibagi menjadi dua sebagaimana penjalasan berikut:

Tuntutan Ganti Kerugia Yang Dilakukan Setelah Putusan Pengadilan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana setelah mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 3 bulan setelah diterimanya petikan putusan atau salinan putusan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, bahwa:

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Hal ini seperti upaya yang pernah dilakukan oleh LBH Jakarta terhadap Andro dan Nurdin yang berhasil lolos dari jeratan hukum yang didakwakan kepadanya. Pada pengadilan tingkat pertama, mereka didakwa Pasal 338 Jo. 55 Ayat (1) KUHP. Namun pada tingkat banding, keduanya dibebaskan melalui Putusan Banding Nomor 50/PID/2014/PT.DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Begitu pun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), putusannya menguatkan putusan banding. Setelah itu Andro dan Nurdin melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan ganti kerugian dan dikabulkan oleh hakim melalui putusan nomor 98/ Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Selatan.

Tuntutan Ganti Kerugian Yang Dilakukan Sebelum Putusan Pengadilan

Tuntutan ganti kerugian juga bisa dilakukan tanpa harus ada putusan hakim yang bersifat tetap terlebih dahulu. Tersangka atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Pihak yang merasa dirugikan akibat penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan seperti penyiksaan (torture). Upaya hukum yang dapat diambil untuk menuntut ganti kerugian adalah melalui praperadilan, hal ini diatur dalam pasal 95 ayat (3) bahwa:

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Upaya seperti ini pernah diupayakan oleh Herianto dan Aris Winata, Korban salah tangkap yang ditahan secara sewenang-wenang dan disiksa oleh kepolisian.

Herianto dan Aris melalui Kuasa Hukumnya mengajukan praperadilan hingga pada akhirnya Herianto dan Aris Majelis Hakim berdasarkan Putusan No. 56/PID.PRAP/2017/PN JKT. SEL menyatakan penetapan tersangka terhadap Herianto dan Aris tidak sah. Karena mengalami kerugian materil dan immateril Herianto dan Aris Winata menuntut ganti kerugian melalui praperadilan ganti kerugian.

Hal ini didasarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (3). Adapun upaya peradilan yang ditempuh mengacu pada Pasal 77 huruf b KUHAP yang mengatur bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tenggang waktu yang pangajuan tuntutaan gaanti kerugian dalam peradilan dengan mekanisme seperti ini adalah 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan. Dalam Pasal 77 ayat (2) PP No 92 Tahun 2015 diatur bahwa:

Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada para tersangka dan ahli waris tersebut untuk mengajukan permohonan ganti rugi terhadap akibat dari proses peradilan sesat (rechterlijke dwalin) yang dialaminya.

Pemerintah Indonesia memiliki itikad baik untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapat keadilan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperoleh keadilan dengan menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, salah satunya adalah dengan cara menerbitkan suatu peraturan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92/2015 terkait Pelaksanaan KUHAP. Mekanisme praperadilan ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan perlindungan hak atas peradilan yang jujur dan adil kepada seluruh warga negara.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.