Cara Menyelesaikan Perkara Di Luar Pengadilan Atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

rumahhukum.id – Menghadapi permasalahan hukum khususnya masalah perdata memang agak ribet dan bikin pusing. Belum lagi jika melalui proses peradilan, pastinya ribet banget dan harus sidang berbulan bulan, belum lagi harus bayar biaya panjar perkara, biaya transportasi, biaya jasa pengacara jika menggunakan pengacara dan biaya-biaya lainnya. Lebih sakit lagi kalau biaya persidangan menghabiskan biaya yang lebih banyak dari pada yang disengketakan. Pastinya akan membuat rugi waktu, tenaga dan rugu uang pastinya.

Perlu diketahui bersama bahwa tidak semua perkara harus diselesaikain melalui jalur pengadilan atau dimeja hijaukan, namun jika perkara tersebut bisa diselesaikan melalui jalur non-pengadilan kenapa tidak? Memang perkara itu bisa diselesaikan melalui jalur non-pengadilan atau non-litigasi dan langkah ini disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution.

Dasar hukum dari Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) berbunyi Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis biasanya para pihak menyelesaikannya melalui Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).

Untuk memahaminya satu persatu mari kita simak ulasan berikut:

Arbitrase yang diatur dalam UU Arbitrase dan APS merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Arbitrase bertindak seperti pengadilan, ada sidangnya yang dipimpin oleh arbiter. Arbitrase diajukan ke Lembaga Arbitrase, Lembaga Arbitrase sendiri adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga Arbitrase juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Jika dalam perjanjian telah disepakati maka arbitrase adalah jalur yang harus ditempuh sebab berdasarkan pasal 3 UU Arbitrase dan APS Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

  1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
  2. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.
  3. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaanya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.
  4. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.
  5. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Demikian penjelasan tentang alternatif penyelesaian sengketa. Menyelesaikan perkara tidak harus melalui pengadilan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.