Bagaimana Tata Cara Beracara Di Mahkamah Konstitusi

rumahhukum.id – Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. MK mengeluarkan produk hukum berupa putusan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Putusan MK tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi tidak ada upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut.

Siapa yang Berhak Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi

Berbeda dengan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Di dalam Mahkamah Konstitusi tidak dikenal istilah penggugat dan tergugat. Hal ini dikarenakan dalam beracara di MK terfokus pada permohonan untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam UUD 1945. Pemohon tersebut antara lain:

1. Dalam hal Uji Materi Undang-undang yang bertentangan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, diantaranya (Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi):

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.

2. Dalam hal sengketa kewenangan Lembaga Negara yang Kewenanganya diberikan oleh UUD 1945 pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (Pasal 61 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

3. Dalam hal pembubaran partai politik pemohon adalah Pemerintah (Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

4. Dalam hal sengketa hasil pemilihan umum pemohon adalah (Pasal 74 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi):

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. partai politik peserta pemilihan umum.

5. Dalam hal memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam UUD 1945 pendapat DPR tentang pemohon adalah DPR (Pasal 80 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

Alur Persidangan di Mahkamah Konstitusi

1. Pendaftaran Permohonan;

2. Registrasi Permohonan;

3. Penyampaian Salinan Permohonan;

4. Pemeriksaan Pendahuluan;

5. Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;

6. Pemeriksaan Persidangan;

7. Pengucapan Putusan;

8. Penyampaian Salinan Putusan;

9. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara.

Semoga artikel ini menambah wawasan kita tentang hukum di Indonesia. Siapa tahu kalian nanti yang akan uji materi Undang-Undang atau melakukan permohonan lainya ke Mahkamah Konstitusi.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.