Uang Paksa (Dwangsom); Bukan Untuk Perkara Pembayaran Uang

rumahhukum.id – Pengadilan mengenalkan konsep upaya penegakan pelaksanaan putusan kaitannya dengan perlindungan dan perwujudan kepentingan pihak yang dimenangkan dalam putusan dengan adanya tindakan seperti dwangsom, selain itu Pengadilan juga mengakomodir tindakan konsinyasi. Hal tersebut dirasa perlu karena terkadang rasa kesukarelaan pihak yang kalah yang seharusnya menjadi pondasi terlaksananya putusan telah jarang lahir dengan sendirinya.

Istilah dwangsom berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan “uang paksa”, yakni “uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar”. Nantinya diamar putusan perkara yang didalamnya memuat dwangsom akan memberi hukuman berupa pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran atau pelanggaran.

Ada tiga jenis dwangsom sesuai dengan Pasal 611b Rv (Reglement op de Rechtdvordering) yaitu dwangsom dengan suatu jumlah sekaligus, suatu jumlah untuk setiap jangka waktu atau untuk setiap pelanggaran. Jenis dwangsom yang lumrah dan lazim diterapkan di Pengadilan di Indonesia adalah yang membayar sejumlah uang untuk setiap jangka waktu tergugat tidak memenuhi hukuman pokok.

Dasar hukum yang membolehkan keberlakuan dwangsom diatur dalam Reglement op de Rechtdvordering (Rv) Pasal 606a dan 606b. Meskipun Rv telah dianggap tidak berlaku lagi, akan tetapi dalam konteks tertentu masih ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman demi mengisi kekosongan hukum, seperti ketentuan tentang dwangsom ini, ada lagi tentang formulasi surat gugatan dan lain-lain.

Ditengah-tengah ketiadaan aturan formal yang komprehensif seperti saat ini, Mahakamah Agung (MA) sedianya mengeluarkan rujukan aturan yang dapat dijadikan pedoman supaya terjadi keselarasan praktek dan mengantisipasi ambiguitas dalam memahami praktek pelaksanaan dwangsom, bisa dalam bentuk Peraturan MA (PerMA) ataupun Surat Edaran MA (SEMA). Hal ini juga dijelaskan dan diharapkan ada oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I yang disampaikan dalam bukunya berjudul, Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama.

Dwangsom ketika disesuaikan dengan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv memilik batasan dalam penggunaanya, ada syarat-syarat yang harus terakomodir dan terpenuhi. Jadi, tidak semua perkara dibolehkan menggunakan dwangsom.

Secara umum, dwangsom dapat digunakan apabila pertama, perkara dibidang perdata; kedua, yang bersifat condemnatoir (menghukum); ketiga, bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Ketiga ketentuan itu bersifat komulatif bukan alternatif, putusan hakim yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut tidak dapat dijatuhkan dengan dwangsom.

Dari ketiga kategori syarat dwangsom bisa digunakan, salah satunya harus bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi, dalam praktik ternyata masih banyak dijumpai penggunaan dwangsom dalam putusan yang pokok perkaranya memberi hukuman pembayaran sejumlah uang, padahal ini jelas bertentangan dengan amanah yang tercantum di Pasal 606a Rv. Sebagai contoh, ada putusan MA yang mengabulkan tuntutan dwangsom yang disertai pembayaran sejumlah uang yaitu putusan Nomor: 5096 K/ Pdt/ 1998 tanggal 28 April 2000.

Masih mengutip pendapat Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I, kalaupun dalam hal ini Hakim melakukan contra legem atau tindakan mengenyampingkan penerapan pasal tertentu dari Undang-undang, misalnya mengambil putusan yang bertentangan dengan Pasal aturan tertentu dan dalam hal ini dapat dikatakan mengenyampingkan aturan Rv yang menjadi pedoman pemberlakuan dwangsom, ternyata dalam putusan MA tersebut juga tidak pula ditemukan ratio decidendi atau alasan untuk memutuskan, yang menegaskan latar belakang MA tetap menggunkan dwangsom meskipun itu bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang.

Penggunaan dwangsom mengharuskan tidak dalam perkara yang bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang karena putusan Hakim yang hukuman pokoknya pembayaran uang dapat dilakukan eksekusi langsung dengan cara terlebih dahulu melakukan penyitaan (conversatoir beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, kemudian barang-barang yang telah disita tersebut dijual dengan cara dilelang melalui kantor lelang dan hasilnya digunakan untuk pembayaran kepada penggugat sesua dengan jumlah yang telah ditentukan oleh putusan Hakim.

Oleh: Alizia H.L
Penulis adalah Hakim Muda Pengadilan Agama

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.